Jakarta - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono menyatakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang sebelumnya disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukan merupakan bentuk politisasi dari kompensasi kenaikan harga BBM. Pemerintah menyiapkan 4 kompensasi untuk masyarakat miskin termasuk BLSM.
"Tapi intinya anggaran kompensasi akan ada BLSM dan tidak ada politisasi," kata Agung di sela-sela agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013)
Empat kompensasi termasuk BLSM nantinya akan ditambahkan dengan program bantuan sosial yang sudah ada, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Miskin (Raskin).
Agung menambahkan, bantuan sosial yang sudah ada juga akan diperluas, baik secara cakupan maupun unit biaya. "Nanti di APBN perubahan kan, ini ada perluasan nanti. kalau reguler nggak ada masalah, sudah ada setahun," sebutnya.
Menurutnya, hal itu dapat menjaga daya beli masyarakat agar tidak terganggu setelah BBM dinaikkan.
"Masalahnya kalau ada kebijakan yang menimbulkan gangguan fiskal atau kebijakan yang bisa timbulkan inflasi maka untuk menjaga jangan sampai kehilangan daya beli maka ada kompensasi. jadi kompensasi ada 4," paparnya.
Agung belum dapat menginformasikan berapa penambahan yang akan diajukan ke DPR. Tapi, ia memastikan akan ada 4 kompensasi yang disiapkan.
"Belum untuk BSM dan untuk PKH, dan belum kalau ada BLSM. tapi angkanya belum, masih dalam pembahasan,"pungkasnya.
"Tapi intinya anggaran kompensasi akan ada BLSM dan tidak ada politisasi," kata Agung di sela-sela agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013)
Empat kompensasi termasuk BLSM nantinya akan ditambahkan dengan program bantuan sosial yang sudah ada, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Miskin (Raskin).
Agung menambahkan, bantuan sosial yang sudah ada juga akan diperluas, baik secara cakupan maupun unit biaya. "Nanti di APBN perubahan kan, ini ada perluasan nanti. kalau reguler nggak ada masalah, sudah ada setahun," sebutnya.
Menurutnya, hal itu dapat menjaga daya beli masyarakat agar tidak terganggu setelah BBM dinaikkan.
"Masalahnya kalau ada kebijakan yang menimbulkan gangguan fiskal atau kebijakan yang bisa timbulkan inflasi maka untuk menjaga jangan sampai kehilangan daya beli maka ada kompensasi. jadi kompensasi ada 4," paparnya.
Agung belum dapat menginformasikan berapa penambahan yang akan diajukan ke DPR. Tapi, ia memastikan akan ada 4 kompensasi yang disiapkan.
"Belum untuk BSM dan untuk PKH, dan belum kalau ada BLSM. tapi angkanya belum, masih dalam pembahasan,"pungkasnya.
Post a Comment